INFORMASI SERTA MERTA

A Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib mengumumkan informasi serta merta.  SKPD
B Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :

1.  Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena factor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda benda angkasa

2. Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industry atau teknologi, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

3.  Bencana social seperti kerusuhan social, konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror

4.   Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular

5.   Informasi tentang racun pada baan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan/atau

6.   Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik

Bencana Alam:

BPBD

BMKG

 

Penyakit :

Dinkes

 

C Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurang  meliputi :

1. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan

2.  Pihak pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umummaupun pegawai Badan Publik yang menerima ijin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut

3.  Prosedur dan tempat avakuasi apabila keadaan darurat terjadi

4.  Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan

5.  Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang

6. Pihak pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajt hidup orang banyak dan ketertiban umum

7.  Tata cara pengumuman informasi apabuila keadaan darurat terjadi

8.  Upaya upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan

 BPBD