MARTAPURA-Dilatar belakangi dengan adanya persaingan global yang semakin menuntut kota-kota untuk mampu bersaing sebagai tempat beraktivitas yang kompetitif dan bertaraf internasional, desentralisasi dan demokrasi tata pemerintahan kota yang mempengaruhi efektifitas kebijakan nasional serta dampak dari perubahan iklim yang berpengaruh terhadap manusia, terutama dirasakan kelompok miskin, yaitu tidak teraturnya pola tanam, biaya hidup yang semakin tinggi, bencana alam dan penyebaran penyakit endemik yang dapat menimbulkan kerentanan pada penduduk perkotaan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bappeda Kabupaten Banjar melakukan penyusunan kebijakan dan strategi perkotaan daerah atau yang disingkat KSPD Kabupaten Banjar.
Dalam rangka hal tersebut juga pada hari Jumat (15/08) pekan lalu, Bappeda kabupaten banjar melalui bidang Fisik dan Prasarana menggelar FGD I KSPD bertempat di aula lantai III Bappeda Kabupaten Banjar dipimpin Kepala Sub Bidang  Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang Bappeda Kabupaten Banjar Edy Jaya,ST,MT, serta dihadiri instansi terkait lainnya.
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah (KSPD) Kabupaten Banjar dimaksudkan agar dapat terwujudnya pemerataan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Banjar dengan berbagai tujuan diantaranya: (1) sebagai salah satu basis pembangunan, dimana perkotaan tidak hanya dipandang sebatas pada aspek tata ruang saja, melainkan sebagai entitas sosial yang lebih mengedepankan peran pemangku kepentingan disemua aspek; (2) KSPD disusun sebagai turunan/penjabaran dari KSPN dan berjangka panjang (2012-2025); (3) KSPD disusun dalam rangka mempertajam penentuan prioritas pembangunan perkotaan berdampingan dengan penataan ruang perkotaan; (4) KSPD disusun untuk menjadi arahan baru bagi kota-kota di indonesia dalam menyusun perencanaan pembangunan perkotaan. Dam pelaksanaannya KSPD disusun dengan pendekatan partisipatif melibatkan stake holders dan perencana stratejik sebagai upaya merespon tantangan global.
Dalam kesempatan FGD I tersebut konsultan perencana menyampaikan beberapa hal terkait lingkup kegiatan serta materi-materi kajian seperti peran kota konteks pendorong ekonomi, ketimpangan wilayah, peran modal sosial, ekonomi perkotaaan serta mengangkat issu-issu strategis terkait penyerapan tenaga kerja industri serta potensi pengolahan sektor unggulan lokal di Kabupaten Banjar. Selain itu juga FGD I ini diisi dengan sesi tanya jawab serta masukan-masukan dari dinas instansi terkait yang mengikuti acara tersebut.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat terwujud penjabaran arah kebijakan perkotaan yang telah tertuang dalam RPJMN dan RTRWN sebagai acuan dalam pembangunan perkotaan dan dapat mewujudkan  penjabaran arah kebijakan perkotaan yang telah tertuang dalam RPJPD dan RTRW Kabupaten Banjar sebagai acuan dalam pembangunan perkotaaan serta terwujudnya sinkronisasi daan koordinasi pembangunan perkotaan, dsb. (ADB/FP)